Since the reform movement era in 1998, Indonesia has been struggling to eradicate corruption. Some initiatives were launched such as issuing Law No. 31/1999 on the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law No. 20/2001 on Amendments to Law No. 31/1999 on the...
Kontroversi Definisi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
Sejak era reformasi tahun 1998, Indonesia berjuang keras memberantas praktik tindak pidana korupsi. Upaya negara ini dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang...
Implikasi Hukum Pencatatan Perkawinan
Persoalan yang kerap muncul dalam hukum waris adalah menentukan ahli waris atau pihak yang paling berhak menerima warisan dari kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Tak jarang pembagian harta waris ini menjadi masalah bagi keluarga di Indonesia. Sebenarnya Kitab...
Hubungan Kerja Antara Perwakilan Diplomatik Dengan Tenaga Kerja Lokal di Indonesia
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan diplomatik di suatu negara, perwakilan diplomatik diberikan hak kekebalan dan keistimewaan yang dibenarkan oleh hukum internasional sebagaimana disepakati oleh negara-negara berdaulat pada Konvensi Wina Tahun...
Employment Relationship Between Diplomatic Representatives and Local Employees in Indonesia
Diplomatic representatives are granted immunity and privileges in carrying out their duties and functions based on the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. Some immunities and privileges are immunity in carrying out official duties and privileges in the...
Authority in the Management and Utilization of Mines in the Era of Regional Autonomy
Law Number 11 of 1967 concerning Basic Mining Provisions states that every entrepreneur who will carry out mining activities must have a Mining Power of Attorney (KP). The provision of KP is based on the classification of excavated materials. There are three kinds of...
Kewenangan Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tambang di Era Otonomi Daerah
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan menyatakan bahwa setiap pengusaha yang akan melakukan kegiatan pertambangan wajib memiliki Kuasa Pertambangan (KP). Pemberian KP ini didasarkan pada penggolongan bahan galian. Ada tiga...
Syarat Sah Transaksi Jual Beli Properti dan BPJS Kesehatan
Merujuk Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jual beli adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan. Yang dimaksud dengan harga adalah alat...
Pengertian dan Sengketa Tata Usaha Negara
Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan upaya Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). PTUN merupakan lingkungan peradilan yang paling muda di Indonesia dengan disahkannya...
Informasi dan Perlindungan Hukum Bagi Investor di Pasar Modal
Industri pasar modal berkembang sangat pesat dan memiliki peran penting bagi dunia usaha serta berkembangnya perekonomian negara. Pasar modal kini dikenal sebagai tempat berinvestasi yang menguntungkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Masyarakat yang...








