Dalam upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapabilitas dan menyelaraskan layanan dengan standar industri internasional, SIP Law Firm menghadiri ajang bergengsi yaitu Asian Legal Business (ALB) Southeast Asia In-House Legal Summit 2026. Forum regional ini...
SIP Law Firm Sebagai Finalis 6 Kategori di “22nd Annual ALB SE Asia Law Awards 2026
Industri hukum regional kembali memberikan pengakuan atas dedikasi dan profesionalisme SIP Law Firm. SIP Law Firm berhasil menjadi finalis dalam 6 kategori bergengsi pada ajang 22nd Annual ALB SE Asia Law Awards 2026. Pencapaian luar biasa di tingkat Asia Tenggara ini...
Seponering dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Implementasi Asas Oportunitas oleh Jaksa Agung
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Seponering adalah bentuk pengabaian kasus pidana oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum, yang mewujudkan prinsip kesempatan dalam penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan. Konsep ini menempati posisi strategis...
Rights and Responsibilities of the Parties in the Case of Medical Disputes
Previously, the relationship between patients and doctors or healthcare workers was paternalistic; this meant that patients followed all recommendations given by doctors or healthcare workers for the benefit of their health. However, in the current era, this...
Tingkatkan Kualitas Garda Terdepan, SIP Law Firm Gelar Program Pengembangan Kualitas Layanan
Guna memberikan pelayanan yang lebih prima untuk setiap tamu dan kolega, SIP Law Firm mengajak tim support untuk melaksanakan Program Pengembangan Kualitas Layanan. Kegiatan tersebut berlangsung mulai Kamis, 14 Mei 2026 hingga Sabtu 16 Mei 2026 di Magelang dan...
Kenali Penyertaan Modal Negara dan Prosedur Penyetorannya pada Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan perekonomian nasional. Untuk memperkuat permodalan dan mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan usahanya, pemerintah dapat memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN,...
Kiat Strategis Memahami Sengketa Medik di Indonesia bagi Dokter dan Tenaga Kesehatan
Pada dasarnya, praktik pemberian layanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan kepada pasien tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga bersinggungan dengan konsekuensi hukum yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Berdasarkan hubungan...
Penyelesaian Sengketa Medik antara Dokter dan Pasien
Sengketa medik merupakan perselisihan yang timbul dalam hubungan pelayanan kesehatan antara pasien sebagai penerima layanan dan dokter atau tenaga kesehatan sebagai pemberi layanan. Meskipun UU Kesehatan tidak mendefinisikan sengketa medik secara eksplisit, Pasal 305...
Mengenali Penguatan Manajemen Risiko Perbankan dalam Mencegah Krisis Perekonomian di Indonesia
alurkan dana masyarakat, namun juga sebagai penopang stabilitas sistem perekonomian secara keseluruhan. Maka dari itu, permasalahan yang menimpa perbankan tentu saja tidak hanya memberikan dampak secara signifikan bagi institusi tersebut, namun juga berimplikasi pada...
Apa Akibat Hukum dari Pembatalan Perjanjian Kerja yang Disebabkan oleh Cacat Kehendak?
Perjanjian merupakan payung hukum utama yang mampu menimbulkan hubungan hukum dan mengikat para pihak. Secara harfiah, sudah semestinya lahirnya perjanjian didasari atas kehendak para pihak secara bebas dan murni, namun tak jarang perjanjian dilatarbelakangi oleh...









