The Government Regulation Number 34 of 2021 concerning Utilization of Foreign Workers (“GR 34/2021”) is one of implementation regulations to Law No. 11 of 2020 (“Job Creation Law”). The GR 34/2021 is expected to encourage the acceleration of national development...
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI: Pelaksanaan Pembayaran THR 2021 Pro-Pekerja?
Kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan (“THR”) bagi pekerja merupakan upaya yang digalangkan Pemerintah guna memenuhi kebutuhan para pekerja dan keluarganya untuk merayakan hari raya keagamaan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang...
Building Construction License Procedure
Building Construction License Procedure No. Issues PR 36/2005 concerning Buildings PR 16/2021 concerning Buildings 1. Requirements needed to build a building Administrative Requirement Status of right over the land, and/or license to use from land right holder;...
Terobosan dalam Konsep Izin Usaha Berbasis Risiko
Pemerintah Indonesia telah menerbitkan 44 peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Ciptaker"). Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Izin Usaha Berbasis Risiko ("PP 5/2021"). Dengan disahkannya...
Pemutusan Hubungan Kerja Karena Efisiensi Pada Masa COVID-19
Oleh: Ferro Alano, S.H. Dalam menangani percepatan penanggulangan penyebaran wabah COVID-19, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Work From Home (“WFH”) serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”). Hal ini bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat...
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
Oleh Intan Cahya Puspita Sari, S.H., M.Kn Seiring dengan perkembangan zaman, minat masyarakat terhadap perbankan syariah semakin meningkat. Hal tersebut bisa dilihat dari semakin banyaknya dana yang disalurkan oleh perbankan syariah kepada masyarakat dengan...
Hak Milik di Indonesia Tidaklah Mutlak
Oleh Caesar Aidil Fitri, S.H., CLA. Konsepsi hak milik di Indonesia yang berkaitan dengan hak milik terhadap kebendaan (terutama benda tidak bergerak) tidaklah mutlak. Hak kebendaan benda tidak bergerak juga harus memperhatikan hak orang lain, salah satunya...
Bantuan Hukum Terhadap Tersangka dalam Pasal 56 KUHAP Dibandingkan dengan Prinsip Miranda Rule
Oleh: Aga Khan, S.H., CCPS Penegakan hukum dalam pelaksanaanya sangat erat kaitannya dengan sanksi hukum. Sanksi hukum adalah bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. Bentuk...
Key Points of Government Regulation No. 71 of 2019 on Organization of Electronic Systems and Transactions
written by: R. Yudha Triarianto W., S.H., M.H, & M. Ihsan Abdurrahman, S.H. Indonesia has issued a government regulation in the scope of information and electronic transactions namely Government Regulation No. 71 of 2019 on Organization of Electronic...
Penundaan Pekerjaan Konstruksi Akibat Pandemik Covid-19 (menghadapi dampak Pandemik Covid-19)
Oleh R. Yudha Triarianto Wasono, S.H., M.H. Terbitnya Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 menegaskan bahwa saat ini Indonesia berada dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat penyebaran Covid-19. Keppres ini diterbitkan dengan pertimbangan...




